SeputarDesa.Com, BANGKALAN – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Bupati Bangkalan Lukman Hakim dan Wakil Bupati Fauzan Ja’far, sejumlah janji perombakan birokrasi mulai ditagih publik. Salah satu yang paling disorot adalah rencana pembubaran Koordinator Wilayah (Korwil) Bidang Pendidikan yang hingga kini belum menunjukkan progres nyata.
Kondisi ini memicu kritik dari berbagai kalangan, termasuk aktivis sosial Aruf Kenzo. Ia menilai pemerintah daerah terjebak dalam lingkaran wacana tanpa eksekusi yang jelas.
“Sudah satu tahun kepemimpinan berjalan, tapi pembubaran Korwil ini masih sebatas narasi di media. Jika memang dianggap membebani APBD dan tidak efektif, seharusnya langkah konkret sudah diambil sejak awal. Publik mulai bertanya, apakah Bupati hanya pandai melempar wacana atau memang punya kendala eksekusi?” ujar Aruf Kenzo kepada awak media.
Rencana pembubaran Korwil awalnya digulirkan Bupati dengan alasan untuk menyederhanakan birokrasi dan membuat Kepala Sekolah lebih fokus pada kualitas pendidikan. Namun, realita di lapangan menunjukkan struktur Korwil di 18 kecamatan masih tetap beroperasi seperti biasa.
Aruf Kenzo menekankan bahwa ketidakpastian ini justru merugikan para pegawai di lingkungan Korwil.
“Ketidakjelasan ini menciptakan kegamangan di bawah. Kalau mau dibubarkan, segera siapkan payung hukum dan transisinya. Jangan dibiarkan menggantung, karena ini menyangkut administrasi pendidikan di seluruh Bangkalan,” tambahnya.
Di sisi lain, pihak Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebelumnya menyatakan bahwa rencana ini memerlukan kajian yang matang agar tidak menabrak aturan di tingkat pusat.
Bahkan Bupati nya sendiri dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen pada efisiensi, namun harus tetap berhati-hati pada aspek yuridis dan dampak sosial bagi para pegawai.
Meski demikian, dukungan dari DPRD Bangkalan sebenarnya sudah dikantongi sejak tahun lalu. Komisi IV DPRD Bangkalan bahkan telah menyatakan kesepakatannya terhadap rencana tersebut demi perbaikan mutu pendidikan.
Kini, publik menunggu apakah di tahun kedua kepemimpinannya, Bupati mampu merealisasikan janji berani tersebut atau justru membiarkan isu ini menguap begitu saja.
“Kami akan terus mengawal. Jangan sampai kebijakan besar hanya menjadi komoditas opini tanpa manfaat nyata bagi kualitas pendidikan di Bangkalan,” pungkas Aruf Kenzo.
