SeputarDesa.Com, BANGKALAN – Narasi kesuksesan Bupati Bangkalan yang belakangan ini membanjiri ruang publik lewat media sosial dan pemberitaan mendapat tamparan keras.
Rahman, seorang pengamat kebijakan, menilai ada upaya sistematis untuk membangun citra yang melampaui realitas kinerja yang sebenarnya di lapangan.
Rahman secara terbuka membongkar bahwa klaim perbaikan infrastruktur yang dibanggakan saat ini patut dipertanyakan akuntabilitasnya. Ia menduga banyak program yang dipamerkan sebenarnya hanyalah “warisan” atau kelanjutan dari Penjabat (PJ) Bupati sebelumnya.
“Sangat tidak etis jika seorang pemimpin menumpuk kredit politik di atas kerja yang bukan dirintisnya. Ini adalah problem akuntabilitas yang nyata. Jangan sampai rakyat disuguhi kosmetik politik seolah-olah itu prestasi baru,” cetus Rahman dengan nada tajam.
Kritik Rahman semakin menyengat saat menyinggung praktik di tingkat kecamatan. Ia menyoroti mentalitas transaksional dalam pembuatan dokumen kependudukan seperti KTP dan KSK yang masih subur. Menurutnya, asas kesamaan di depan layanan (equality before the service) telah mati di Bangkalan.
“Praktik pungli dan diskriminasi pelayanan itu masih ada. Kalau ada uang, KTP cepat jadi. Kalau tidak, warga dipinggirkan. Ini bukti negara gagal hadir secara adil. Administrasi kita masih berbasis relasi transaksional, bukan profesionalitas,” ungkapnya.
Di sektor kesehatan, Rahman menilai pemerintah daerah hanya sibuk mempercantik fisik bangunan namun abai pada kualitas kemanusiaan (human governance). Ia menyoroti perilaku oknum tenaga medis yang tidak memiliki empati, bahkan cenderung intimidatif terhadap pasien.
“Apa gunanya gedung bagus kalau dokter atau perawat masih menakut-nakuti pasien? Kalimat ‘kalau tidak sabar bawa pulang saja’ adalah puncak kebejatan etika pelayanan. Pembangunan fisik tanpa perbaikan sikap adalah pembangunan yang kehilangan makna sosialnya,” tegas Rahman.
Ketidakpekaan pemimpin juga menjadi sasaran kritik. Rahman menyoroti kontrasnya kehidupan di Pendopo dengan nasib para pedagang kaki lima (PKL) yang harus berjibaku dengan banjir di alun-alun. Bagi Rahman, legitimasi pemimpin tidak diukur dari seberapa banyak berita pujian, melainkan dari empati saat krisis.
“Sangat ironis melihat simbol kekuasaan nyaman di pendopo sementara rakyatnya tenggelam karena banjir. Pemimpin yang hanya menunggu laporan di balik meja adalah pemimpin yang kehilangan sensitivitas moral,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Rahman memperingatkan agar rezim saat ini tidak alergi terhadap suara kritis dengan melabelinya sebagai serangan politik. Ia menegaskan bahwa pemerintahan yang matang seharusnya berani mengakui kekurangan, bukan justru sibuk memoles narasi palsu.
“Jika pemerintah terlalu sibuk mengelola citra, mereka akan kehabisan energi untuk mengelola substansi. Publik Bangkalan mulai skeptis: apakah ini kerja nyata, atau sekadar produksi konten yang dikemas seolah prestasi? Rakyat butuh bukti riil, bukan sekadar etalase media sosial,” pungkasnya.
