SeputarDesa.Com, BANGKALAN – Sebuah tamparan bagi para pemangku kebijakan dan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan. Ketika saluran formal legislatif dianggap buntu atau tak bertaji, masyarakat justru berpaling ke media sosial.
Akun TikTok Aruf Kenzo kini menjadi pelabuhan terakhir bagi para pegiat pendidikan di Kecamatan Kwanyar, sehingga mengadukan bobroknya tata kelola sekolah dasar di wilayah tersebut, sekitar pukul 21.30 Wib pada Rabu (25/02/2026).
Apakah wakil rakyat Bangkalan hanya pandai membual manis saat kampanye, lalu “amnesia” setelah duduk di kursi empuk? Mengapa aspirasi pendidikan yang krusial harus dikawal oleh seorang konten kreator, sementara gedung dewan berdiri megah lengkap dengan komisi yang membidangi pendidikan?
Dzulfikar, seorang pegiat pendidikan asal Kwanyar, mengungkap fakta miris yang selama ini seolah dibiarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Sebanyak tujuh SDN di Kecamatan Kwanyar kini sekarat karena hanya dipimpin oleh Pelaksana Tugas (PLT).
Ketujuh sekolah tersebut adalah:
SDN Pesanggrahan 1
SDN Pesanggrahan 3 (Kurang lebih dari 2 tahun tanpa Kepsek definitif)
SDN Karangentang
SDN Duwak Buter 3
SDN Batah Timur 1 (Kurang lebih dari 2 tahun tanpa Kepsek definitif)
SDN Batah Timur 2 (Kurang lebih dari 2 tahun tanpa Kepsek definitif)
SDN Morkoneng 1
Dampak dari kekosongan kepala sekolah definitif ini bukan main-main. Dzulfikar memaparkan bahwa Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak berjalan maksimal. PLT yang ditunjuk seringkali berasal dari luar lembaga dan hanya hadir satu minggu sekali, bahkan terkadang hanya memantau lewat pesan WhatsApp.
“Pendidik di lembaga yang di-PLT jadi enteng karena minim pengawasan. Bagaimana mau maju kalau pemimpinnya saja jarang ada di tempat?” keluh Dzulfikar.
Menanggapi keluhan sekaligus permintaan tersebut, Aruf Kenzo tidak tinggal diam. Ia melontarkan kritik pedas kepada para pemangku kebijakan di Bangkalan.
“Sangat miris dan memprihatinkan ketika masyarakat harus lapor ke akun TikTok saya hanya untuk urusan kekosongan Kepala Sekolah. Lalu ke mana para wakil rakyat yang membidangi pendidikan? Apakah kalian benar-benar menjadi wakil rakyat atau hanya ‘wakil kampanye’ yang bualannya manis saat butuh suara saja?” ujar Aruf Kenzo dalam keterangannya.
Ia menegaskan bahwa aspirasi ini harus dikawal hingga tuntas karena menyangkut masa depan generasi muda di Kwanyar.
“Jangan sampai rakyat hanya dijadikan alat saat Pemilu, tapi setelah duduk di kursi empuk, kalian amnesia pada kondisi pendidikan di bawah. Saya akan kawal ini sampai ada tindakan nyata!” tegasnya.
“Ini bukan soal administratif saja, ini soal moral. Jika guru yang sudah memenuhi syarat di lembaga tersebut ada, kenapa harus ambil PLT dari luar yang jarang hadir? Jangan biarkan pendidikan di Kwanyar hancur karena ego birokrasi dan DPRD yang tutup mata,” tutup Aruf.
