SeputarDesa.Com, BANGKALAN – Masa transisi kepemimpinan di Kabupaten Bangkalan di bawah nakhoda Bupati Lukman Hakim dan Wabup Moch. Fauzan Ja’far genap berjalan satu tahun.
Namun, alih-alih membawa angin segar menuju Bangkalan Sejahtera rapor pembangunan daerah justru menunjukkan tren mengkhawatirkan, Senin (23/02/2026).
Pegiat sosial kemasyarakatan, Aruf Kenzo, mengungkap adanya stagnasi performa birokrasi hingga ancaman fiscal stress (tekanan fiskal) yang membayangi tahun 2025.
Meskipun APBD 2024 menyentuh Rp2,402 triliun dengan mandat alokasi pendidikan minimal 20%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangkalan masih tertahan di angka 66,35. Aruf menyoroti adanya ketimpangan tajam (digital divide) antara wilayah perkotaan dan pelosok.
“Ada misalokasi serius. Fasilitas IT menumpuk di kota, sementara ruang kelas di kecamatan penyangga banyak yang rusak berat. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik gagal menekan angka backlog infrastruktur pendidikan di desa-desa,” ujar Aruf dalam evaluasi kritisnya.
Sektor kesehatan menjadi catatan merah paling mencolok. Data evaluasi menunjukkan prevalensi stunting justru melambung ke angka 17,7% pada 2024, menjauh dari target nasional 14%. Aruf menilai hal ini sebagai bukti gagalnya integrasi antara intervensi gizi (Dinkes) dan pemenuhan sanitasi/air bersih.
Ia juga mengkritik kebijakan yang terlalu fokus pada pembangunan fisik gedung kesehatan tanpa menjamin ketersediaan logistik dasar.
“Percuma gedung megah jika terjadi mismatch anggaran yang menyebabkan stok obat-obatan dan suplai gizi di tingkat akar rumput sering kosong,” tegasnya.
Indeks Pelayanan Publik (IPP) dari Kementerian PANRB yang merosot menjadi alarm keras bagi birokrasi Bangkalan. Kondisi ini diprediksi kian parah menyusul rencana pemangkasan belanja operasional OPD hingga 77% dalam proyeksi APBD 2025.
Aruf memperingatkan risiko kelumpuhan layanan di tingkat UPT (Puskesmas dan Sekolah) jika efisiensi dilakukan tanpa digitalisasi proses bisnis yang matang. Di sisi lain, ia menyentil pola mutasi pegawai yang dianggap mengabaikan Merit System.
“Keamanan kerja (job security) tenaga guru dan nakes terancam oleh kepentingan politik melalui mutasi yang tidak transparan. Jika profesionalisme mereka digoyang, standar pelayanan publik Bangkalan akan berada pada titik nadir,” tutup Aruf.
