Seputardesa.Com, BANGKALAN — Demokrasi di Indonesia kerap diagungkan sebagai perwujudan paling nyata dari kedaulatan rakyat, sebuah sistem politik yang menempatkan suara warga sebagai sumber legitimasi kekuasaan. Di Madura, setiap penyelenggaraan pemilu selalu disambut dengan antusiasme yang khas. Masyarakat berbondong-bondong datang ke tempat pemungutan suara dengan harapan lahirnya kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan mendasar yang selama ini membelenggu pulau tersebut.
Namun, setelah pesta demokrasi berakhir dan para wakil rakyat melangkah ke Gedung DPR RI di Jakarta, harapan itu sering kali berhadapan dengan kenyataan yang berbeda. Semboyan demokrasi yang seharusnya berbunyi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat perlahan berubah menjadi ironi politik: dari rakyat, oleh partai, dan untuk oligarki. Dalam situasi demikian, representasi politik tidak lagi menjadi jembatan yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan negara, melainkan sekadar mekanisme prosedural yang menciptakan ilusi seolah-olah rakyat benar-benar diwakili.
Secara filosofis, persoalan ini berakar pada krisis makna kedaulatan rakyat. Filsuf Jean-Jacques Rousseau mengemukakan bahwa kedaulatan pada hakikatnya tidak dapat diwakilkan karena melekat pada kehendak umum (general will) masyarakat. Ketika rakyat menyerahkan seluruh mandat politiknya kepada para wakil tanpa mekanisme pengawasan yang efektif, ruang partisipasi mereka justru menyempit.
Fenomena tersebut tampak dalam hubungan antara anggota DPR RI Dapil Madura dan konstituennya. Beragam persoalan yang dihadapi masyarakat Madura—mulai dari kemiskinan struktural, rendahnya kualitas pendidikan, keterbatasan infrastruktur dasar, hingga kerentanan ekologis akibat eksploitasi sumber daya alam—kerap hanya hadir sebagai komoditas politik pada masa kampanye. Setelah pemilu usai, aspirasi itu perlahan memudar, tergantikan oleh relasi politik baru yang lebih kuat antara legislator dengan struktur elit partai yang mengantarkannya menuju kursi parlemen.
Ketergantungan anggota legislatif terhadap partai politik menjadi salah satu faktor utama yang menggeser orientasi representasi. Dalam sistem kepartaian yang sangat terpusat, seorang calon anggota legislatif harus memperoleh dukungan elit partai untuk mendapatkan peluang elektoral yang memadai. Konsekuensinya, ketika telah duduk di parlemen, loyalitas politik mereka sering kali lebih diarahkan kepada kepentingan partai daripada kebutuhan konstituen. Arah kebijakan tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh suara nelayan, petani garam, pengrajin batik, maupun buruh tani di Madura, melainkan oleh keputusan fraksi dan strategi politik nasional.
Dalam kondisi seperti ini, partai politik kehilangan fungsi idealnya sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan justru bertransformasi menjadi instrumen pengendali kekuasaan. Representasi politik akhirnya berubah menjadi pertunjukan simbolik: para legislator berbicara atas nama rakyat, tetapi keputusan yang mereka ambil lebih banyak mengikuti kepentingan partai.
Persoalan tersebut semakin kompleks ketika kepentingan partai bertemu dengan kepentingan oligarki ekonomi. Jeffrey Winters mendefinisikan oligarki sebagai sistem yang memungkinkan sekelompok kecil elite mempertahankan dan melindungi akumulasi kekayaannya melalui pengaruh terhadap institusi politik.
Dalam konteks politik Indonesia, tingginya biaya kontestasi elektoral sering kali mendorong politisi bergantung pada dukungan pemilik modal. Akibatnya, fungsi legislasi, pengawasan, maupun penganggaran berpotensi lebih berpihak kepada kepentingan korporasi daripada kepentingan publik. Di Madura, kondisi ini dapat tercermin dalam kebijakan yang lebih memberi ruang bagi kepentingan industri ekstraktif dibandingkan perlindungan terhadap ruang hidup masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Padahal, Madura memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara adil dan berpihak pada kepentingan publik.
Dalam perspektif yang lebih luas, situasi tersebut melahirkan alienasi politik di tengah masyarakat. Ketika suara rakyat tidak lagi berbanding lurus dengan kebijakan yang dihasilkan, kepercayaan terhadap demokrasi perlahan terkikis dan berganti dengan sikap apatis. Lebih jauh lagi, kondisi ini berpotensi mengkhianati nilai-nilai sosial yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat Madura, seperti harga diri, religiositas, gotong royong, dan solidaritas komunal.
Nilai-nilai tersebut kerap dimanfaatkan melalui praktik patronase dan politik transaksional demi mempertahankan status quo. Akibatnya, pemilu tidak lagi dipandang sebagai sarana emansipasi politik, melainkan sekadar ritual lima tahunan yang gagal menghadirkan perubahan substantif.
Oleh karena itu, menggugat representasi politik para anggota DPR RI Dapil Madura bukan semata-mata ekspresi kekecewaan terhadap hasil pemilu, melainkan bagian dari upaya mengoreksi praktik demokrasi yang semakin menjauh dari cita-cita kedaulatan rakyat.
Kritik ini bukan ditujukan untuk menafikan pentingnya lembaga perwakilan, tetapi untuk mengingatkan bahwa legitimasi politik hanya akan bermakna apabila wakil rakyat benar-benar menjalankan amanat konstituennya. Selama orientasi politik para legislator lebih ditentukan oleh kepentingan elit partai dan penyandang dana dibandingkan oleh kebutuhan masyarakat Madura, maka demokrasi akan terus terjebak dalam paradoks representasi. Pada akhirnya, kedaulatan rakyat hanya akan menjadi slogan normatif yang kehilangan makna dalam praktik politik sehari-hari.
(Penulis Opini). Masduki Fadli, Aktivis Sosial
