SeputarDesa.Com, BANGKALAN — Akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah rural kini menjadi fokus utama transformasi kesehatan nasional. Salah satu potret keberhasilan ini terlihat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Kokop, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan.
Melalui kepemimpinan berbasis program berbasis desa, fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ini berhasil mengubah stigma pelayanan yang dulunya dinilai kurang optimal menjadi pusat layanan yang responsif dan ramah pasien. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Kokop mendapatkan apresiasi mendalam dari elemen masyarakat.
Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kecamatan Kokop, Aba Kholil, secara objektif memantau dinamika kemajuan fasilitas medik dan cakupan program kesehatan masyarakat sejak puskesmas dipimpin oleh Zaitun Ermawati.
Pada pemantauan yang dilakukan Rabu (3/6/2026), Kholil menggarisbawahi perubahan perilaku kunjungan masyarakat yang melonjak akibat membaiknya tata kelola Puskesmas.
“Selama berpuluh-puluh tahun, pelayanan Puskesmas Kokop kok ramai terus semenjak Kapus Zaitun. Dan semua program terus berjalan ke desa-desa sampai saat ini,” ujar Kholil mengevaluasi dampak langsung dari manajemen puskesmas yang baru.
Dari perspektif kesehatan masyarakat, salah satu indikator keberhasilan Puskesmas Kokop adalah penuntasan program Indonesia Bebas Pasung di tingkat kecamatan.
Penanganan pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dialihkan dari tindakan restriktif fisik (pemasungan) menjadi perawatan medis holistik terintegrasi.
Program kesehatan jiwa komunitas berjalan aktif, menyisir wilayah pelosok desa untuk memberikan intervensi farmakoterapi serta pendampingan psikososial.
Menurut Kholil, selaku tokoh masyarakat setempat keberhasilan penanganan ini merupakan titik balik penting bagi pemenuhan hak-hak asasi dan kesehatan para penyandang disabilitas mental di wilayah Kokop.
“ODGJ di setiap desa sekarang tak ada yang dipasung lagi. Sudah berpuluh-puluh tahun, hanya Kapus sekarang yang membuat pasien atau pelayanan kesehatan baik,” tutur Kholil menerangkan reformasi penanganan medis pasien jiwa.
Sebagai representasi lembaga pengawas pelayanan publik di bidang kesehatan (DKR), Kholil mengakui bahwa dirinya dahulu merupakan salah satu pihak yang bersikap paling kritis terhadap jalannya operasional Puskesmas Kokop.
Namun, pengawasan berkala menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam standar operasional prosedur (SOP) dan keramahan petugas dalam melayani pasien.
“Pantauan saya sebagai DKR atau tokoh masyarakat yang selalu memantau keadaan PKM Kokop, yang sering ngamuk-ngamuk karena pelayanan tak genna (tidak benar) dulunya,” akunya secara terbuka mengenang masa-masa sebelum adanya pembenahan sistem pelayanan internal.
Dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), Puskesmas Kokop kini meluncurkan layanan pemeriksaan diagnostik yang lebih komprehensif.
Saat ini, puskesmas telah dilengkapi dengan perangkat Ultrasonografi (USG) kehamilan untuk mendeteksi dini faktor risiko obstetri, serta fasilitas laboratorium untuk cek darah lengkap (complete blood count).
Langkah preventif dan promotif melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) juga diaktifkan kembali secara berkala guna memantau tumbuh kembang balita secara terstruktur. Kholil menegaskan, ketersediaan alat medis mutakhir ini merupakan sejarah baru bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama di wilayah tersebut.
“Posyandu dan program lainnya selalu terus berjalan. Dan sekarang PKM Kokop ada USG bagi ibu hamil dan juga cek darah lengkap. Sejak dahulu belum pernah ada semacam itu di Puskesmas Kokop,” tegasnya.
DKR berharap capaian kinerja klinis dan kepemimpinan yang adaptif di UPT Puskesmas Kokop dapat terus dipertahankan, dikembangkan, dan menjadi percontohan bagi puskesmas lain di Kabupaten Bangkalan demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
